www.seputarkaltim.id/, Samarinda – Jalan Hidayatullah, Sangatta Utara, menjadi saksi berkumpulnya elemen penting pembangunan daerah dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5.
Acara yang digagas oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, ini mengusung tema “Prioritas Kebijakan Publik”.
Acara ini menjadi ruang dialog strategis antara masyarakat-khususnya generasi muda dan tokoh masyarakat-dengan wakil rakyat, guna memperkuat partisipasi publik dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berbasis kebutuhan warga.
Dalam sambutannya, Agusriansyah menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar soal memilih dalam pemilu, tetapi juga menyangkut partisipasi aktif warga dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Ia mendorong generasi muda untuk lebih terlibat dalam proses politik dan kebijakan. (3/06/2025)
“Kebijakan publik yang baik lahir dari dialog yang jujur. Anak muda adalah kekuatan perubahan, dan tokoh masyarakat adalah penjaga nilai serta pengalaman. Kita butuh keduanya untuk membangun Kalimantan Timur yang lebih baik,” ujarnya.
Diskusi dipandu oleh moderator Ainun Putri dan menghadirkan dua narasumber utama. Ibu Ulfa Jamilatul Farida memaparkan pentingnya merancang kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam proses kebijakan.
Sementara itu, Bapak Wawan mengangkat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Ia menyoroti pentingnya kontrol dan pengawasan dari masyarakat sipil agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.
Partisipasi peserta terlihat sangat aktif. Anak-anak muda dan tokoh masyarakat lokal menyampaikan beragam gagasan serta kritik konstruktif terkait isu pembangunan di Kutai Timur.
Beberapa isu yang mencuat antara lain perlunya akses internet di wilayah pedesaan, pembinaan kewirausahaan bagi generasi muda, serta penguatan peran RT dan lembaga adat dalam pembangunan berbasis komunitas.
Forum ini dinilai berhasil menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Kegiatan PDD ke-5 tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan nyata antara rakyat dan parlemen.
Menutup acara, Agusriansyah menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum ini ke tingkat pembahasan kebijakan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
“Demokrasi bukan milik segelintir orang. Ia harus menyentuh semua lapisan. Hari ini kita buktikan bahwa suara masyarakat-terutama anak muda dan para tokoh lokal-masih menjadi kekuatan utama pembangunan,” pungkasnya. (Adv).
