SEPUTARKALTIM.ID, SAMARINDA – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadwalkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur pada 13 Juli 2026. Aksi tersebut akan mengangkat isu penuntasan sejumlah dugaan kasus korupsi yang dinilai menjadi perhatian publik serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih.
Ketua PKC PMII Kaltim, Said Abdilah, mengatakan aksi itu merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menunjukkan profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas dalam menangani setiap perkara yang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam keterangannya, PKC PMII Kaltim menyoroti sejumlah dugaan perkara, di antaranya dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya, dugaan penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Sukses (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI) yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel, serta dugaan penyimpangan dalam tata niaga pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Selain itu, PKC PMII Kaltim juga menyoroti berbagai polemik yang berkembang di ruang publik terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah. Organisasi tersebut meminta setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat ditangani secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial agar proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Said.
Ia menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak hanya menyangkut penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menyangkut upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Kerugian akibat korupsi pada akhirnya berdampak pada hak masyarakat atas pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan,” ujarnya.
PKC PMII Kaltim juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk menelusuri aliran dana, mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, memulihkan kerugian negara, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.
Said berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Publik menunggu proses hukum yang adil, profesional, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
PKC PMII Kaltim menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara-perkara yang menjadi perhatian publik sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. (*).
