SEPUTARKALTIM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mematangkan rencana operasional pusat distribusi barang sebagai strategi memperkuat kendali inflasi sekaligus memangkas rantai pasok kebutuhan pokok yang masih panjang.
Analis Perdagangan Disperindagkop UKM Kaltim, Muhammad Riski Januar, menegaskan sekitar 80 persen kebutuhan pokok daerah masih dipasok dari luar Kaltim. Kondisi ini membuat harga rentan berfluktuasi ketika terjadi gangguan distribusi.
“Pusat distribusi ini diinisiasi TPID karena sebagian besar kebutuhan pokok kita masih didatangkan dari luar daerah. Fasilitas ini akan menjadi stok penyangga ketika terjadi kelangkaan di kabupaten dan kota,” ujar Riski, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan pengelolaan fasilitas direncanakan berada di bawah badan usaha milik daerah (BUMD) agar intervensi pasar dapat dilakukan lebih efektif saat harga bergejolak.
“Dengan dikelola BUMD, pemerintah bisa lebih cepat melakukan operasi pasar dan menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Kawasan Industri Kariangau dipilih sebagai lokasi pembangunan karena kedekatannya dengan pelabuhan dan akses tol, sehingga mendukung efisiensi logistik.
Sementara itu, Analis Perdagangan Arie Priyono menyoroti aspek modernisasi sistem yang akan diterapkan.
“Pusat distribusi ini akan berbasis digital. Arus barang masuk dan keluar akan tercatat secara real-time sehingga data yang dihasilkan akurat untuk perumusan kebijakan ekonomi,” jelas Arie.
Meski pembangunan fisik tertunda akibat efisiensi anggaran, pemerintah kini memprioritaskan penyusunan regulasi dan pematangan desain teknis sebagai fondasi realisasi proyek tersebut. (*)
