SEPUTARKALTIM.ID, SAMARINDA – Penurunan drastis APBD Kalimantan Timur dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun berbuntut panjang. Kondisi fiskal ini kini menyeret program pendidikan gratis yang sebelumnya digadang-gadang sebagai janji unggulan pemerintah provinsi.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai situasi tersebut bukan semata soal turunnya pendapatan daerah, melainkan cerminan lemahnya perencanaan dan mitigasi risiko dalam penyusunan kebijakan.
“Selisih Rp6 triliun itu bukan angka kecil. Kalau sejak awal tidak disiapkan skenario terburuk, maka yang terjadi adalah pemangkasan di tengah jalan seperti sekarang,” tegas Purwadi.
Ia menyebut, janji pendidikan gratis yang dulu disampaikan tanpa batasan kini berubah menjadi kebijakan dengan sejumlah syarat melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Perubahan ini dinilai mencederai ekspektasi publik yang sudah terlanjur percaya.
“Dulu disampaikan tanpa syarat yang rigid. Sekarang muncul pembatasan usia, pembatasan jenis kelas, dan berbagai ketentuan lain. Ini menunjukkan program tidak disiapkan dengan fondasi fiskal yang kuat,” ujarnya.
Purwadi bahkan menyebut pembatasan tersebut berdampak langsung pada kelompok akademisi dan putra daerah. Dosen bergelar S2 yang ingin melanjutkan studi S3 terganjal aturan usia, sementara peserta kelas eksekutif kehilangan akses karena regulasi baru.
Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah justru memperlihatkan lemahnya manajemen risiko pemerintah daerah. Ia menilai, daerah kaya sumber daya alam seperti Kaltim seharusnya memiliki bantalan fiskal yang cukup untuk menjaga program prioritas tetap berjalan meski terjadi penurunan pendapatan.
“Kalau setiap ada tekanan anggaran lalu hak publik yang dipangkas, berarti ada masalah dalam perencanaan. Program strategis tidak boleh bergantung pada situasi sesaat,” katanya.
Purwadi juga menyoroti rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membuat APBD mudah terguncang. Ketergantungan pada sumber penerimaan tertentu dinilai menjadi akar persoalan yang berulang.
“Tanpa penguatan PAD dan perencanaan realistis, janji politik berisiko menjadi beban fiskal. Ini yang harus dievaluasi secara serius,” tutupnya. (*)
