Seputarkaltim.id, Samarinda – Tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dinilai mulai berdampak pada arah belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah penurunan pendapatan daerah, alokasi anggaran justru dinilai belum sepenuhnya berpihak pada belanja pembangunan.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 masih didominasi belanja rutin. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menghambat akselerasi pembangunan daerah.
“Ketika pendapatan daerah turun drastis, seharusnya belanja yang pertama kali dievaluasi adalah belanja operasi. Yang terjadi justru belanja modal yang ditekan,” ujar Purwadi.
Ia menjelaskan, APBD Kaltim 2026 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp15 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan merosotnya pendapatan DBH yang hanya sekitar Rp3,13 triliun, dari sebelumnya Rp9,9 triliun.
Meski pendapatan daerah menyusut, belanja operasi Pemprov Kaltim masih dialokasikan cukup besar, yakni sekitar Rp8,1 triliun. Angka ini hanya turun tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,5 triliun.
Sebaliknya, belanja modal yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik justru mengalami pemangkasan tajam. Pada 2026, belanja modal hanya dialokasikan sekitar Rp1 triliun, turun jauh dari Rp4,5 triliun pada 2025.
“Belanja modal itu menyangkut infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Kalau ini dipangkas terlalu dalam, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Purwadi mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur, khususnya di daerah dengan kebutuhan infrastruktur tinggi seperti Kutai Timur dan Mahakam Ulu.
Ia juga menyoroti besarnya belanja internal pemerintah daerah, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang dinilai belum mencerminkan semangat efisiensi.
“Kalau bicara efisiensi, maka pembenahan belanja internal harus jadi langkah awal. Tanpa itu, narasi penghematan akan sulit diterima publik,” tegasnya.
