SEPUTARKALTIM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menyusul munculnya isu keracunan makanan di sejumlah daerah yang menjadi bahan evaluasi bersama.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut program berskala besar seperti MBG memang memiliki tantangan tersendiri. Apalagi, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu memproduksi lebih dari 2.500 porsi makanan setiap hari.
“Ini kegiatan besar dan masih relatif baru. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar risiko bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, potensi gangguan kesehatan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam produksi massal. Namun, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui pengawasan berlapis dan kolaborasi lintas sektor.
Pemkot telah menugaskan Dinas Kesehatan untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi, mulai dari kualitas bahan baku hingga proses distribusi. Selain itu, mitra penyedia makanan juga diminta menjaga higienitas dapur dan peralatan.
Andi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mengawal program prioritas nasional tersebut. Ia menilai pengalaman daerah lain dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem mitigasi di Samarinda.
“Kalau tidak bisa sepenuhnya menghindari, paling tidak kita bisa memitigasi sejak awal dengan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi,” tegasnya.
Pemkot berharap pelaksanaan MBG di Samarinda tetap berjalan aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat. (*)
